Tujuh Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih Ajukan Tambahan Anggaran untuk 2025
Pada Senin (2/12/2024), tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025 dalam rapat kerja Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Menko yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, serta Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Usulan tambahan anggaran dari ketujuh Menko diterima oleh Badan Anggaran DPR RI, namun pihaknya meminta waktu untuk membahasnya terlebih dahulu bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dalam waktu tiga bulan.
Menurut Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, “Terhadap usulan tambahan yang diajukan, kami minta waktu setidaknya tiga bulan karena di Desember ini jujur saja baik Kementerian Keuangan maupun Bappenas lagi memproses Keppres yang secepatnya memang harus selesai. Oleh karenanya kami minta waktu terhadap usulan tambahannya setidaknya dalam rentang waktu tiga bulan.”
Meskipun sempat ada interupsi, keputusan untuk memberikan waktu tiga bulan tersebut akhirnya disetujui oleh tujuh Menko. Salah satunya, Menko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang mengungkapkan ketidakpuasannya dengan alokasi anggaran hanya Rp 9 miliar untuk tahun 2025.
Berikut adalah usulan tambahan anggaran dari tujuh Kemenko Kabinet Merah Putih untuk tahun 2025:
1. Kemenko Bidang Pangan
– Pagu anggaran: Rp 44.089.025.000
– Minta tambahan: Rp 505.910.975.000
– Total usulan anggaran di 2025: Rp 550.000.000.000
2. Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat
– Pagu anggaran: Rp 139.727.234.000
– Minta tambahan: Rp 653.772.765.000
– Total usulan anggaran di 2025: Rp 793.500.000.000
3. Kemenko Bidang Perekonomian
– Pagu anggaran: Rp 459.766.254.000
– Minta tambahan: Rp 64.209.800.000
– Total usulan anggaran di 2025: Rp 523.976.054.000
4. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
– Pagu anggaran: Rp 268.281.288.000
– Minta tambahan: Rp 3.000.000.000.000
– Total usulan anggaran di 2025: Rp 3.268.281.288.000
5. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
– Pagu anggaran: Rp 111.241.324.000
– Minta tambahan: Rp 360.337.151.000
– Total usulan anggaran di 2025: Rp 471.578.475.000
6. Kemenko Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
– Pagu anggaran: Rp 9.029.527.000
– Minta tambahan: Rp 325.000.000.000
– Total usulan anggaran di 2025: Rp 334.029.527.000
7. Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
– Pagu anggaran: Rp 230.000.000.000
– Minta tambahan: Rp 273.143.736.000
– Total usulan anggaran di 2025: Rp 503.143.736.000
Dengan usulan tambahan anggaran ini, diharapkan program-program yang dijalankan oleh masing-masing Kemenko dapat berjalan dengan lancar dan efektif untuk kepentingan masyarakat. Semua usulan akan dibahas lebih lanjut dalam waktu tiga bulan ke depan. (acd/acd)
