Menaker Laporkan Perkembangan Pailitnya Sritex, Diduga Ada Kelalaian
Menteri Ketenagakerjaan melaporkan perkembangan pailitnya perusahaan tekstil terkemuka, Sritex, yang diduga ada kelalaian dalam manajemen keuangan.
Penolakan Kalangan Buruh Terhadap Usulan Kenaikan Upah Minimum
Kalangan buruh menolak mentah-mentah usulan Kementerian Ketenagakerjaan terkait pembagian kenaikan upah minimum menjadi dua kategori, yaitu untuk industri padat karya dan industri padat modal. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memberikan tanggapannya terkait penolakan tersebut.
Diskusi Soal Kenaikan Upah Minimum untuk Tahun 2025
Yassierli mengakui bahwa usulan pembagian kenaikan upah minimum tersebut telah dibahas dalam draf awal diskusi terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk tahun 2025. Namun, hingga saat ini, diskusi terkait kebijakan tersebut masih berlangsung sambil menunggu keputusan.
Penyesuaian Upah Minimum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Tahun ini, perhitungan upah minimum mengalami penyesuaian setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja.
Kebijakan Upah Minimum dalam Konteks Ketidakpastian Ekonomi
Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan pembagian kenaikan upah minimum dilakukan untuk mempertimbangkan kondisi ketidakpastian dalam dunia usaha, di mana beberapa perusahaan mengalami kesulitan finansial sementara yang lain tidak.
Peran Dewan Pengupahan dalam Penentuan Upah Minimum Sektoral
Yassierli menegaskan bahwa peran Dewan Pengupahan Daerah dan Dewan Pengupahan Nasional tetap akan membahas upah minimum sektoral, meskipun terdapat wacana tentang penentuan upah secara bipartit antara pengusaha dan pekerja.
Kritik terhadap Usulan Kebijakan Upah Minimum 2025
Usulan kebijakan upah minimum yang mengelompokkan kenaikan upah untuk industri padat karya dan padat modal dinilai bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Ia juga menyoroti pasal dalam draft aturan yang memungkinkan perundingan bipartit perusahaan terkait kenaikan upah minimum.
Penolakan Buruh terhadap Usulan Kebijakan Upah Minimum
Buruh menolak kebijakan yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan menuntut agar penetapan upah minimum tetap dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Mereka menolak usulan yang mengurangi peran Dewan Pengupahan dalam penentuan upah minimum sektoral.
Dengan demikian, diskusi terkait kebijakan upah minimum untuk tahun 2025 masih dalam proses, sambil menunggu keputusan terkait pembagian kenaikan upah minimum dan peran Dewan Pengupahan dalam penentuan upah minimum sektoral.
