FTC Siap Investigasi Microsoft atas Pelanggaran Hukum Antitrust
Badan Federal Trade Commission (FTC) Amerika Serikat, di bawah pimpinan Lina Khan, berencana untuk menyelidiki Microsoft atas praktik anti persaingan di pasar awan. Hal ini dilaporkan oleh ProPublica.
Laporan ProPublica Ungkap Potensi Pelanggaran Hukum Antitrust oleh Microsoft
Dalam laporan terbaru dari ProPublica, ditemukan bahwa pemerintah sendiri mungkin juga menjadi target dari praktik anti persaingan tersebut.
Microsoft Janji $150 Miliar untuk Pemerintah dalam Lima Tahun
Pada musim panas tahun 2021, sekitar setahun setelah terungkapnya serangan SolarWinds yang meretas beberapa lembaga pemerintah, Microsoft berjanji untuk memberikan pemerintah $150 miliar dalam lima tahun mendatang untuk meningkatkan keamanan digitalnya.
Perjanjian Lisensi Microsoft yang Dituduh Menghambat Persaingan
Biasanya, pemerintah federal perlu mendapatkan layanan melalui proses lelang yang kompetitif, namun syarat-syarat perjanjian tersebut sulit untuk dilewatkan. Microsoft menawarkan pemerintah akses ke kemampuan keamanan G5-nya secara gratis selama tahun pertama serta konsultan untuk membantu menginstal produk-produk tersebut.
Namun, konsekuensi dari perjanjian ini adalah ketika sebuah lembaga berkomitmen pada layanan Microsoft, mereka pada dasarnya terikat padanya. Microsoft memberlakukan biaya tinggi bagi pelanggan yang ingin beralih ke pesaing. Tujuannya adalah untuk “menggulirkan meteran” untuk Azure dan membantu mendominasi pasar atas pesaingnya, Amazon, kata seorang perwakilan penjualan Microsoft kepada ProPublica.
Pendapat Para Pakar Hukum tentang Perjanjian Microsoft-Pemerintah
Beberapa pakar hukum melihat perjanjian ini sebagai masuk ke wilayah abu-abu antitrust, terutama mengenai hukum tentang perjanjian layanan cuma-cuma. Namun, ada yang mengatakan bahwa kesalahan seharusnya jatuh pada pemerintah.
Menurut Peter Cohan, profesor di Babson College, tindakan Microsoft tidak dianggap sebagai monopoli ilegal karena pemerintah sebenarnya bisa beralih ke vendor lain.
Kesimpulan
Para pakar berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mengadakan lelang untuk kontrak keamanan cyber kepada pesaing lain daripada langsung menandatangani kontrak dengan Microsoft. Mungkin saja perusahaan keamanan cyber lain bisa memberikan penawaran untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya pemerintah jika beralih.
