Presiden Prabowo Dorong Digitalisasi Layanan Publik untuk Transparansi yang Lebih Baik
Presiden Prabowo Subianto memiliki visi untuk meningkatkan transparansi layanan publik di Indonesia. Salah satu cara yang diusulkan adalah dengan percepatan digitalisasi layanan publik.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Prabowo menginginkan percepatan pembentukan e-government. Dengan digitalisasi layanan publik, prosesnya akan menjadi lebih efisien dan transparan.
Menurut Meutya, “Presiden sangat peduli dengan digitalisasi. Beliau ingin layanan publik dilakukan secara transparan melalui digitalisasi.” Hal ini disampaikan setelah pertemuan antara Meutya dan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (13/1/2025).
Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 telah selesai dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Evaluasi tersebut melibatkan 615 instansi pusat dan daerah, di mana 48 di antaranya berhasil meraih predikat memuaskan.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa hasil evaluasi tahun 2024 menunjukkan bahwa indeks SPBE Nasional mencapai 3,12 dengan predikat baik. Sejak evaluasi pertama dilakukan pada tahun 2018, Indeks SPBE Nasional terus mengalami peningkatan.
Rini menjelaskan, “Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, Indeks SPBE Nasional mencapai 3,12 dari skala 5 dengan kategori Baik. Capaian ini telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang sebesar 2,60.”
Dengan dorongan Presiden Prabowo dan hasil evaluasi positif SPBE, dapat diharapkan bahwa layanan publik di Indonesia akan semakin transparan dan efisien melalui digitalisasi.