Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Penegakan Imigrasi
Dalam era Donald Trump, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penegakan imigrasi menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Presiden terpilih Donald Trump berjanji untuk memulai deportasi massal terhadap penduduk tanpa dokumen di Amerika Serikat, yang menimbulkan berbagai pertanyaan dan kontroversi.
Deportasi Massal dan Penunjukan Pejabat Keras dalam Imigrasi
Pemilihan Thomas Homan sebagai “tsar perbatasan” dan Stephen Miller sebagai wakil kepala staf untuk kebijakan menunjukkan bahwa pendekatan administrasi Trump terhadap penindakan akan agresif. Namun, detail-detail eksekusi rencana ini masih belum jelas.
Peran AI dalam Deportasi Massal
Meskipun penggunaan AI belum luas selama pemerintahan Trump sebelumnya, teknologi ini menjadi lebih mudah diakses dan banyak digunakan di berbagai sistem dan lembaga pemerintah. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menetapkan anggaran untuk membuka Kantor AI dengan tujuan mempercepat penggunaan teknologi ini.
Peran AI dalam Penegakan Imigrasi
Petra Molnar, seorang ahli teknologi migrasi, telah mengkritik penggunaan teknologi di perbatasan di bawah pemerintahan Partai Demokrat, namun ia yakin bahwa penggunaan AI akan semakin berkembang di bawah pemerintahan Trump. Hal ini menciptakan kekhawatiran akan pengawasan yang meluas di seluruh Amerika Serikat.
Ai dalam Pengambilan Keputusan Imigrasi
Remaya Campbell, komisaris tindakan untuk Keamanan Dalam Negeri di Distrik Columbia, mengatakan bahwa AI dapat otomatisasi pengambilan keputusan terkait imigrasi, mengabaikan proses tradisional. Ia khawatir bahwa pengambilan keputusan AI dapat memperkuat bias sistemik dan otoriter.
AI dalam Keamanan Perbatasan
Neil Sahota, penasihat AI untuk Inisiatif AI untuk Kebaikan PBB, memperingatkan bahwa penggunaan AI dalam mengelola perbatasan AS akan semakin meluas di bawah pemerintahan Trump. Pengawasan yang ditingkatkan ini dapat memicu kekhawatiran privasi dan permasalahan hak asasi manusia.
AI dalam Penegakan Imigrasi
Laura MacCleery, direktur kebijakan senior Unidos U.S., mengatakan bahwa masalah akurasi AI sudah dikenal luas, dengan sistem membuat kesimpulan yang tidak akurat, terutama terhadap orang-orang keturunan warna. Penggunaan teknologi ini dapat mempengaruhi hak-hak warga negara.
Perspektif Terhadap Penggunaan AI dalam Penegakan Imigrasi
Marina Shepelsky, CEO Shepelsky Law Group, berpendapat bahwa AI akan berkembang dan menjadi lebih tidak teratur di bawah pemerintahan Trump. Ia berharap bahwa teknologi ini dapat memudahkan kehidupan para profesional dalam berbagai bidang.
Artikel ini mencoba merangkum peran AI dalam penegakan imigrasi di bawah pemerintahan Trump, serta dampak dan implikasinya bagi masyarakat. Dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih, perlu adanya pengawasan yang ketat agar hak-hak individu tetap terlindungi.
